I love blue dot com adalah media komunikasi bagi anak muda khususnya generasi muda Bali yang berusaha tampil lebih kreatif, inovatif, berwawasan luas… but yang pasti gaul en funky abizz… tanpa melepaskan eksistensinya sebagai generasi muda Bali yang terus berkiprah menjaga kelestarian dan keajegan budaya Bali.

Denpasar (Bali Post) -Pandangan pusat yang menilai Badung sebagai daerah mampu dan kaya harus diubah kalau tak ingin nantinya daerah ini terkebelakang. Sebab, dengan pandangan tersebut, bantuan pusat ke Badung terus menyusut bahkan kalah dengan kabupaten lainnya. Padahal kondisinya belakangan ini makin memprihatinkan.

Ketua DPRD Badung Gde Adnyana, S.Sos. didampingi wakilnya Tama Tenaya, S.Sos. menegaskan hal itu Rabu (7/12) kemarin setelah menerima rincian aliran dana pusat yang masuk APBD Badung untuk tahun 2006.

Adnyana mengatakan akibat Badung dianggap daerah kaya, maka bantuan pusat baik dalam bentuk DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) menjadi sangat kecil. Bahkan nilainya kalah dengan kabupaten lainnya. ''Bantuan yang kita terima kalah jauh dengan Denpasar,'' jelas Tama Tenaya.

Dalam kondisi pariwisata stabil, menurut Adnyana, hal itu tak menjadi masalah. Namun, saat seperti sekarang di mana pasokan PAD dari sektor pariwisata anjlok, jelas dana yang ada sangat dirasakan kurang. ''Kalau ini terus berlanjut, kita tak banyak bisa berbuat apa-apa untuk membangun,'' tegasnya. Padahal tambah Tama Tenaya sejumlah proyek lama banyak yang mangkrak alias belum tuntas. Ia mencontohkan pembebasan lahan puspem yang belum tuntas, RSUD Kapal dan terminal Mengwi yang mangkrak.

Ditinjau Lagi

Proyek baru juga muncul dan memerlukan dana yang tak sedikit. Mengacu pada kondisi tersebut, Adnyana maupun Tama berharap pusat meninjau lagi kebijakannya itu terhadap Badung. Sebab, bila ini dibiarkan terus, bukan saja pembangunan akan terseok-seok, tak tertutup kemungkinan Badung akan tertinggal dengan kabupaten lainnya.

Ini tentu sangat kontradiktif, di balik kesan Badung kaya dan mampu menyisihkan penghasilannya (PHR-red) untuk kebupaten lainnya, justru daerahnya sendiri kocar-kacir pembangunannya.

Selain minta peninjauan kebijakan pusat, Tama berharap dinas dan unit kerja di kabupaten ini proaktif dan inovatif mengembangkan potensinya untuk bisa diperjuangkan ke induknya di pusat. Dengan demikian tak semua proyek membebani APBD. Badung tahun ini mendapat DAU Rp 167 milyar (paling rendah dibandingkan kabupaten lain) serta DAK hanya Rp 24 milyar.

Padahal untuk membangun Badung dalam RAPBD tahun 2006 ini direncanakan dana sedikitnya Rp 500 milyar. Menurut Puspa Negara dari Komisi B, selain perlunya perjuangan ke pusat, sejumlah kasus besar yang terjadi belakangan ini perlu mendapat perhatian pusat. Kerusakan puspem di Lumintang sehingga Badung tak memiliki kantor yang layak saat ini, dampak bom Bali I dan II harus dianggap sebagai kejadian luar biasa yang perlu ditindaklanjuti pusat. (031)



KARENA dianggap daerah kaya, maka bantuan pusat ke Badung, baik dalam bentuk DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) menjadi sangat kecil. Bahkan nilainya kalah dengan kabupaten lainnya. Badung tahun ini mendapat DAU Rp 167 milyar (paling rendah dibandingkan kabupaten lain) serta DAK hanya Rp 24 milyar. (lit)

sumber: BaliPost