PEMERINTAH JAMIN BERAS IMPOR TAK MASUK BALI
Posted by Balipost on 2006-01-11 [ print news ini | beritahu teman | dilihat 1596 kali ]Jakarta (Bali Post) -
Pemerintah berkeyakinan beras impor asal Vietnam 'tidak ditunggani' beras ilegal. Sesuai perencanaanya, beras impor tersebut akan masuk sebagai stok pangan pemerintah di gudang Bulog di daerah nonprodusen beras. Bahkan, TNI AL dan kepolisian berkomitmen mengawal beras impor tersebut sampai ke tempat tujuan. Demikian pula, pemerintah menjamin beras impor tersebut tidak masuk Bali.
"Impor beras hanya untuk mengisi stok Bulog di sejumlah pelabunan daerah nonprodusen beras," ujar Mari Elka Pangestu kepada pers di Jakarta, usai Rakor dengan direktorat Bea Cukai, Bulog, Bareskim Polri dan Direktorat Polisi Air, Kepala Badan Ketahanan Pangan Deptan dan surveyor independen impor beras, Jakarta, Senin (9/1).
Menurut Mendag, pelabuhan tujuan serta alokasi impor beras setiap daerah telah ditentukan sesuai rekomendasi Dewan Ketahanan Pangan. Impor beras bukan dilepas ke pasar umum, namun hanya di gudang Bulog. Lagipula letak pengapalan impor beras bukan di daerah produsen beras seperti Jawa dan Bali serta Sulsel.
Berdasarkan data pemerintah , impor beras 110 ribu ton asal Vitenam tidak ada rencana yang akan masuk ke pelabuhan di Bali. Impor beras tersebut akan masuk melalui pelabuhan Belawan (24.600 ton), Dumai (7.000ton), Bitung (16.800 ton), Balikpapan (6.750 ton), Ambon (6.000 ton), Sorong (11.000 ton), Jayapura (6.000 ton), Kupang (19.850 ton), dan Lhokseumawe (12.000 ton).
Mari menjelaskan, langkah pengamanan dilakukan dengan memastikan beras impor masuk ke pelabuhan sesuai dengan alokasinya. "Impor beras Bulog harus sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan yaitu syaratnya beras 15 persen broken, masa waktu masuk ke Indonesia terakhir 31 Januari 2006," jelas dia.
Sekedar informasi, pemerintah telah memberikan izin impor beras 110 ribu ton kepada Perum Bulog 6 Januari lalu. Impor tersebut merupakan tahap kedua setelah sebelumnya Bulog juga memperoleh izin impor beras Vietnam dan direalisasikan 68.800 ton. Kedua izin itu merupakan bagian dari kontrak beras Bulog dan Vietnam 250 ribu ton.
Dirut Bulog Widjanarko Puspoyo menyatakan, guna mengantisipasi pemalsuan beras ilegal pihaknya telah menggunakan karung berstempel Bulog. "Sejak dulu, beras yang kita impor dikarungi. Jadi dapat dibedakan mana beras impor buat Bulog mana bukan," terangnya.
Mendag meminta, aparat di lapangan agar tidak segan-segan menindak tegas setiap pelaku pelanggaran izin impor yang diberikan pemerintah kepada Bulog. "Penyalahgunaan hanya akan merugikan petani dalam negeri karena beras ilegal langsung dilempar ke pasar," kata Mendag.
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Diah Maulida mengatakan pihaknya telah meminta administrasi pelabuhan memprioritaskan bersandarnya kapal yang membawa beras impor Bulog.
Dikatakan, pihaknya akan memberitahukan pemerintah daerah tentang rencana masuknya beras ke daerah tersebut, berikut jumlah dan spesifikasinya. "Kalau spesifikasi dan jumlahnya tidak sama, itu harus menjadi perhatian kita semua," katanya.
Dia menegaskan, peraturan impor beras yang berakhir pada 31 Desember 2005 telah diperpanjang hingga Juli 2006. Dalam peraturan tersebut, masih kata Diah, dinyatakan bahwa impor beras tidak boleh dilakukan selama Februari-Mei 2006 karena pada saat itu masa panen raya di Indonesia. "Perusahaan swasta tidak boleh melakukan impor. Ketentuan diubah jika impor dilakukan Bulog. Jadi, tertutup bagi importir kecuali pemerintah, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Bulog," jelasnya.
Dirjen Bea dan Cukai Eddy Abdurrachman juga menjamin, beras impor yang akan diloloskan dari pelabuhan hanya pesanan dari Bulog. "Menurut keputusan pemerintah, Bulog saja yang diizinkan impor, karena itu akan kami awasi ketat," katanya.
Ditegaskan, Bea Cukai tetap melakukan pengawasan sesuai tugas dan fungsinya. Artinya, jika sesuai dokumennya tertera Bulog maka hanya beras pesanan dari instansi ini saja yang legal. Ditanya apakah BC bis menjamin tidak ada kebocoran dan impor beras itu, Eddy menegaskan, sepanjang itu masih belum keluar pelabuhan merupakan kewenangan Bea Cukai.Tetapi, begitu keluar pelabuhan maka yang menjadi penanggung jawab adalah Bulog selaku pemesan.
Dikatakan, ketika beras masuk pelabuhan, pihaknya akan melakukan pengecekkan apakah beras itu hanya diimpor Bulog dan termasuk dokumen verifikasi pemeriksaan surveyor. Setelah itu Bea Cukai memeriksa apakah jumlahnya sesuai dengan yang disebutkan pada izinnya.
Operasi Pasar
Kepala Divisi Perencanaan Operasi Khusus Djoni Gunarsa, selain DKI Jakarta, secara serempak juga akan dilaksanakan Operasi Pasar Murni di sejumlah daerah di Indonesia diantaranya Sumatera Utara dan Papua, Kalteng, Jambi, Sulut dan NTT. Hal itu dilakukan setelah harga beras rata-rata i Rp 4.000 per kg, namun khusus di Wamena, Papua harga beras mencapai Rp 15 ribu per kg.
Mengenai harga yang tinggi tersebut, Djoni mengatakan, hal itu disesuaikan ongkos angkutnya, seperti di Pasar Wamena Papua harga beras yang justru lebih tinggi yakni Rp 7.000 per kg. Meski begitu, Bulog hanya menjual harga beras kelas medium itu sebesar Rp 5.000 per kg. Namun, OPM yang digelar di DKI, harga beras yang dijual sebesar Rp 3.800 per kg.
Djoni menerangkan, beras OPM tersebut bukan berasal dari beras Vietnam, tetapi beras petani dalam negeri. Terakhir kali, Perum Bulog pernah melakukan OP beras pada tahun 2002, karena saat itu harga beras melonjak hingga Rp 3.400/kg dari harga rata-rata Rp 2.800 per kg. (kmb1/kmb2)
sumber: BaliPost
|
