GEOTHERMAL DILANJUTKAN, PEMERINTAH PUSAT DISKRIMINATIF Posted by Balipost on 2006-04-05 [ print news ini | beritahu teman | dilihat 2127 kali ]Tabanan (Bali Post) -
Keputusan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro untuk melanjutkan megaproyek geothermal Bedugul cukup mengejutkan kalangan legislatif Tabanan. Wakil Ketua DPRD I Ketut Suryadi Selasa (4/4) kemarin, mengaku kaget ketika mengetahui informasi itu dari koran.
Pasalnya selama ini elemen masyarakat Bali mulai dari masyarakat luas, LSM, legislatif maupun eksekutif dalam semua tingkatan telah melakukan penolakan tegas terhadap megaproyek panas bumi tersebut. Menurutnya, penolakan tersebut bukan tanpa dasar yang jelas, melainkan telah melalui berbagai kajian termasuk memperhatikan kesucian wilayah.
Menurut Boping, -sapaan Ketut Suryadi, keputusan untuk melanjutkan proyek itu merupakan bentuk diskriminasi terhadap masyarakat dan alam Bali. Ia sangat menyayangkan alasan dilanjutkannya proyek itu karena menghormati keputusan yang dibuat tahun 1990-an itu. Ia khawatir tekanan yang diberikan pemerintah pusat terhadap daerah justru akan menimbulkan polemik di kemudian hari seperti yang terjadi pada kasus PT Freeport di Abepura, Papua.
Untuk langkah selanjutnya, Boping mengaku akan melakukan koordinasi dengan banyak pihak menyikapi masalah ini. Sebab menurutnya, persoalan geothermal Bedugul merupakan persoalan yang sangat serius. Ini bukan hanya merupakan masalah duit dan listrik, tetapi menyangkut kelangsungan alam dan masyarakat Bali.
Berbeda dengan Boping, Ketua DPRD Tabanan I Wayan Sukaja mengaku pasrah dengan keputusan ini. Ia justru menyayangkan proyek ini disetujui oleh pemimpin Bali saat itu. Walau demikian, ia mengaku menolak jika ada perluasan lagi.
Ia mengaku tidak mungkin bersuara sendiri sementara yang lain dan sebagian menyetujui. ''Biarlah berjalan dulu, tetapi jika ada perluasan kami akan bergerak dan tegas bersikap,'' tegasnya. Sukaja mengaku akan memantau apakah benar ucapan Menteri ESDM yang menyatakan PLTP Bedugul hanya produksi 10 MW dalam tenggat waktu 2007. Tidak seperti rencana semula, 175 MW. (upi)
sumber: BaliPost
|